Jakarta, HarianMurba.com – Bayang-bayang keberhasilan operasi militer masa lalu kini menjadi tolok ukur utama dalam upaya pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera perompak di Somalia.
Keempat pria tersebut merupakan awak kapal tanker MT Honour 25 yang dicegat kelompok bersenjata saat melintasi perairan Hafun.
Langkah cepat dan taktis kini dinilai sebagai harga mati demi memastikan keselamatan nyawa para pelaut tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menuntut pemerintah untuk segera merumuskan langkah penyelamatan yang konkret.
Politisi yang akrab disapa Deng Ical ini memandang bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menghadapi krisis di wilayah konflik tersebut.
“Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dengan kementerian PPMI serta TNI dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun strategi pembebasan yang matang dan terukur,” tegas pria yang akrab disapa Deng Ical tersebut pada Rabu (29/4/2026).
Pernyataan ini muncul sebagai respon atas meningkatnya risiko keamanan bagi para ABK yang tengah mengangkut muatan minyak tersebut.
Deng Ical menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada perhitungan risiko yang sangat mendalam.
Strategi yang disusun tidak boleh mengabaikan variabel keamanan di lapangan agar tidak membahayakan posisi para sandera.
Langkah diplomasi internasional juga dianggap sebagai instrumen vital yang harus berjalan beriringan dengan kesiagaan militer.
Legislator asal Sulawesi Selatan ini turut menyuarakan optimismenya terhadap kemampuan tempur dan negosiasi yang dimiliki oleh TNI.
Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sejarah mencatat ketangguhan militer Indonesia di perairan Afrika Timur.
Operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus pada tahun 2011 silam menjadi bukti nyata keberhasilan skenario tempur jarak jauh.
Kala itu, pasukan khusus TNI berhasil melumpuhkan empat perompak dan menyelamatkan 20 nyawa WNI tanpa jatuh korban di pihak RI.
Selain faktor militer, kehadiran warga negara asing lain di atas kapal MT Honour 25 membuka ruang bagi kerja sama multilateral.
Pendekatan diplomasi dengan negara-negara tetangga dan otoritas setempat menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda lagi.
“Pemerintah Indonesia perlu menjalin koordinasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan proses pembebasan berjalan efektif dan aman,” sambung Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Kolaborasi global ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para perompak sekaligus memberikan tekanan diplomatik yang kuat.
DPR RI meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri akan mendapat atensi yang maksimal.
Fokus utama kini tertuju pada instruksi presiden yang diharapkan mampu menggerakkan seluruh sumber daya negara secara terpadu.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk mengawal setiap perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI kembali ke tanah air dalam keadaan selamat.
Parlemen memastikan akan terus menagih akuntabilitas dan kecepatan langkah pemerintah dalam menangani situasi darurat di perairan Somalia tersebut.***
