HarianMurba.com, Jakarta – Peta perpolitikan tingkat daerah berpotensi mengalami perubahan drastis jika aturan pembatasan kursi legislatif nasional resmi diturunkan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota.
Wacana perubahan fundamental ini secara resmi didorong oleh Fraksi Partai NasDem DPR RI yang menginginkan pengetatan sistem kepartaian di Indonesia.
Gagasan tersebut berfokus pada perluasan jangkauan teritorial aturan batas minimal perolehan suara yang selama ini eksklusif hanya diterapkan di pusat.
“Kami mengusulkan parliamentary threshold itu berlaku bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota,” tegas Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, M Rifqinizamy Karsayuda, pada Kamis (24/4/2026).
Konsekuensi dari penerapan kebijakan standar tunggal ini akan menjadi tantangan berat, bahkan ancaman langsung, bagi partai-partai yang gagal menembus Senayan.
“Jika tidak memenuhi parliamentary threshold nasional, maka secara otomatis kursinya di provinsi, kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku atau hangus,” papar legislator yang akrab disapa Rifqi tersebut.
Sebagai jalan tengah dari potensi sistem tunggal yang mematikan kursi daerah, opsi regulasi dengan persentase berjenjang turut dipertimbangkan sebagai alternatif penyaring suara.
“Misalnya 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan 4 persen untuk kabupaten/kota,” terang politikus Senayan itu saat memberikan simulasi perbandingan.
Selain menyasar eksistensi kursi di daerah, target utama dari manuver politik perombakan sistem ini adalah mendongkrak syarat minimal suara di tingkat nasional.
“Parliamentary Threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari presentase sekarang,” ungkap tokoh utama di balik usulan regulasi pemilu tersebut.
Lonjakan angka yang ditargetkan dirancang agar tidak terlampau ekstrem, namun tetap memiliki efek eliminasi yang kuat untuk menyeleksi kelayakan sebuah entitas politik.
“Kami mengusulkan naik dari 4 persen menjadi di atas 5 persen, di kisaran 5,5 persen, 6 persen sampai dengan 7 persen,” jelas perwakilan Fraksi NasDem ini membeberkan detail skema persentasenya.
Filter berlapis ini diyakini oleh para pengusungnya sebagai instrumen yang sangat berharga dalam mendewasakan kultur tata kelola organisasi kepartaian di tanah air.
“Dengan parliamentary threshold, maka akan terjadi pelembagaan atau institutionalisasi partai politik,” imbuh pimpinan komisi bidang pemerintahan ini menegaskan argumennya.
Stabilitas roda pemerintahan pada akhirnya akan lebih mudah dikendalikan ketika bangunan parlemen hanya diisi oleh kekuatan politik yang benar-benar kokoh dan solid.
“Ini penting untuk membangun government effectiveness di mana partai politik bisa menjalankan peran sebagai pemerintah maupun nonpemerintah,” urai pria kelahiran Kalimantan Selatan tersebut mengakhiri penjabaran teknisnya.
Usulan manuver legislasi yang tajam ini dipastikan akan memanaskan tensi perpolitikan nasional dan memicu perdebatan alot dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu mendatang.
Partai-partai berskala menengah dan pendatang baru kini dituntut merancang strategi pertahanan ekstra agar suara konstituen mereka tidak menguap sia-sia akibat tingginya tembok pembatas parlemen yang baru.**
