HarianMurba.com, Jakarta – Sanksi tegas kini membayangi manajemen taksi listrik Green SM menyusul insiden kecelakaan berantai yang melibatkan dua rangkaian kereta api di Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, secara resmi mendesak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk membongkar dugaan kelalaian sistemik perusahaan tersebut.
Kecelakaan maut ini bermula saat satu unit armada Green SM tertahan di tengah rel hingga dihantam KRL, yang kemudian memicu tabrakan lanjutan antara KRL tersebut dengan KA Argo Bromo Anggrek.
Aparat penegak hukum diminta tidak hanya berhenti pada pemeriksaan pengemudi, melainkan harus mendalami peran perusahaan dalam menjamin keamanan operasional mereka.
Politisi asal Jakarta Utara tersebut menekankan pentingnya verifikasi lapangan mengenai motif pengemudi saat berada di area terlarang tersebut.
“Perlu diperiksa benar apakah sopir sengaja melewati rel saat ada kereta melintas. Ini sangat berbahaya. Kalau terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian serius, tidak hanya sopir, perusahaan juga harus dikenai sanksi tegas,” tegas Sahroni dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2026).
Narasi mengenai perilaku berkendara armada ini menjadi sorotan tajam karena dianggap sering mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
Legislator NasDem ini mengungkapkan adanya keresahan masyarakat di media sosial yang mengeluhkan gaya mengemudi ugal-ugalan dari para pengemudi taksi listrik tersebut.
Ahmad Sahroni juga mengingatkan bahwa kecelakaan di Bekasi ini bukanlah peristiwa pertama yang melibatkan armada dari penyedia jasa transportasi yang sama.
Ia mencatat bahwa pada Desember 2025, insiden serupa yang melibatkan kendaraan Green SM juga pernah terjadi di kawasan Sawah Besar.
“Artinya ada pola yang harus dievaluasi. Jangan sampai ini menjadi kelalaian sistemik dari perusahaan,” ujar pria yang akrab disapa Roni tersebut dengan nada peringatan.
Meskipun Indonesia menyambut baik kehadiran investasi transportasi modern, Sahroni menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis.
Setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat serta pengawasan berkelanjutan terhadap para mitra pengemudinya.
“Silakan berbisnis di Indonesia, tapi harus membawa manfaat dan menjamin keselamatan masyarakat. Jangan sampai justru meresahkan,” imbuh perwakilan dari Dapil Jakarta III tersebut.
Investigasi mendalam diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki keamanan di seluruh perlintasan sebidang yang ada di Indonesia.
Hasil audit KNKT nantinya harus menjadi dasar evaluasi total terhadap izin operasional perusahaan transportasi yang terbukti abai terhadap protokol keselamatan.
“Keselamatan publik harus jadi prioritas utama,” pungkas Sahroni menutup pernyataannya.
Kini, publik menanti keberanian regulator untuk membekukan sementara izin operasional armada yang memiliki rapor merah keselamatan demi mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.***
