HarianMurba.com, Jakarta – Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan pada jumlah aset budaya nasional yang terdata hingga tahun 2026.
Sebanyak 85 situs baru kini resmi menyandang status cagar budaya tingkat nasional, sehingga totalnya mencapai 313 situs.
Pertumbuhan pesat juga terjadi pada sektor warisan budaya tak benda yang saat ini telah menembus angka 2.727 entitas.
Peningkatan angka ini menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan sektor kebudayaan ke dalam arus utama pembangunan nasional.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai bahwa validitas data adalah kunci utama dalam merumuskan arah kebijakan ke depan.
“Data kebudayaan yang akurat sangat penting sebagai dasar penerapan kebijakan yang tepat di masa datang,” tegas sosok yang akrab disapa Rerie tersebut.
Legislator dari Partai NasDem ini menekankan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk memicu keterlibatan publik.
Rerie berpendapat bahwa penguatan identitas bangsa harus dimulai dari akar rumput melalui partisipasi kolektif.
“Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya dalam proses pembangunan sangat penting dalam penguatan basis budaya masyarakat,” ungkap Rerie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2026).
Langkah strategis untuk mewujudkan basis data yang solid sebenarnya telah dirintis sejak satu tahun lalu.
Kementerian Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengukuhkan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) pada 2025.
Kolaborasi ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, hingga pengembangan data statistik yang spesifik menyasar sektor kebudayaan.
Keberadaan data yang terintegrasi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumentasi administratif semata.
Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar seluruh warisan budaya tersebut segera masuk ke dalam proses digitalisasi.
Digitalisasi dianggap sebagai langkah konkret untuk menciptakan ekosistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
Selain itu, Rerie menyoroti pentingnya menyelaraskan upaya pelestarian dengan aspek kemanfaatan yang lebih luas.
Ia ingin setiap aset budaya yang ada mampu memberikan timbal balik positif terhadap kesejahteraan finansial warga sekitar.
Upaya perlindungan budaya, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan strategi pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi.
Melalui data yang presisi, pemerintah diharapkan mampu melahirkan program yang tidak hanya melestarikan masa lalu, tetapi juga menghidupi masa depan.
Politisi perempuan dari Majelis Tinggi Partai NasDem ini optimis bahwa pembangunan sektor kebudayaan akan menjadi lebih terukur.
Ke depan, ekosistem data yang kuat diharapkan menjadi katalisator bagi lahirnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.**
